Hampir semua partai politik mempraktikkan neo-feodalisme (feodalisme baru) dalam rekrutmen politik. Semakin maraknya politik kekerabatan sekaligus mengurangi kompetisi yang sehat di internal partai. Jadi, situasi yang terjadi saat ini merupakan perkawinan antara politik neo-feodalisme dan sistem politik liberal.
“Sebenarnya politik kekerabatan tidak baru dalam konteks Indonesia. Ini persoalan lama karena dari dulu kita bermasalah dengan praktek KKN,” jelas Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Ari Dwipayana ketika dihubungi SH di Jakarta, Selasa (23/4).
Ari dihubungi berkaitan dengan politik kekerabatan yang marak dalam kepengursan partai politik, termasuk rekrutmen kader untuk menduduki jabatan politik. Menurutnya, politik kekerabatan merupakan upaya mengurangi kompetisi politik yang sehat, tetapi semakin memperkuat oligarki partai. Dengan situasi seperti ini, cara mudah merekrut adalah berbasis kerabat.
Dia menegaskan, hampir semua partai mengalami perkawinana antara feodalisme dan liberalisme. Politik kerabat akan memelihara basis politik kekerabatan dengan pewarisan. Sedangkan, liberalisasi yang terjadi sebatas prosedural yang dilakukan dalam sistem pemilihan. Namun, secara internal itu terjadi praktek neo-feodalisme. “Apa sih ukurannya dalam proses kompetisi menjadi caleg. Hanya undangan terbuka, tapi tidak ada standar yang diketahui secara terbuka,” jelasnya.
“Misalnya dalam merekrut caleg, partai politik tidak memiliki kriteria yang jelas mengapa calon yang satu lolos dan yang lain tidak. Namun, semua partai melakukan cara-cara yang seolah demokratis, padahal itu hanya pencitraan semata,” ia menambahkan.
Apalagi, partai politik menganggap pengumuman terbuka ke publik soal rekrutmen caleg merupakan bagian dari keterbukaan. Padahal keterbukaan yang terpenting justru berkaitan dengan kriteria yang jelas.
Dalam merekrut caleg, bagi partai kecil yang kekurangan kader memberikan kesempatan terbuka kepada orang lain untuk mendaftar sebagai caleg. Sedangkan, partai besar yang mengalami surplus kader diwarnai kompetisi internal.
Hanya saja, dalam penentuan calon yang lolos, seringkali tidak mengacu pada kriteria yang jelas, tapi mengacu pada faktor kerabat, kedekatan dengan pengurus inti partai, atau berdasarkan ukuran patronase dan faksionalisasi. “Ini yang terjadi, tetapi dikemas dengan mekanisme yang seolah demokratis dan objektif,” katanya. (Daniel Tagukawi)
Kordinator Tepi, Jeirry Sumampow yang bergiat di bidang pemilu, mengatakan politik kekerabatan yang kental tidak lepas dari sistem pengelolaan partai politik yang memang sangat mengandalkan lingkungan kerabat dan kedekatan lain. Padahal, hampir semua partai tidak secara sungguh-sungguh melakukan kaderisasi. Akibatnya, partai kesulitan kader yang berkualitas.
“Di tengah kesulitan seperti ini, lingkungan terdekat yang lebih mudah diyakinkan atau dipercaya menjadi caleg, misalnya atau jabatan lain di politik,” jelasnya.
Selain itu, Jeirry melihat, tarikan faktor kekerabatan lebih kuat dibandingkan pertimbangan kualitas kader. “Seorang kader yang berkualitas belum tentu dipercaya dibandingkan kader lain yang memiliki kedekatan dengan petinggi di parpol. Ini disadari hampir semua partai,” jelasnya.(ap)
Suaranews.com
Comments
Post a Comment