Tamsil Linrung : APBNP 2014 Jembatan Kokoh Transisi Pemerintahan

PKSDEPOK, Jakarta (19/6) - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah berkomitmen untuk menjaga APBN-P 2014 menjadi jembatan yang kokoh untuk mengawal proses transisi pemerintahan, sehingga  perekonomian nasional dapat berjalan kearah yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan disahkannya RUU RAPBN-P 2014 hasil pembahasan di Banggar bersama pemerintah, menjadi UU APBN-P 2014 pada sidang paripurna DPR RI, Rabu (18/06).

“Dengan demikian pemerintah secara resmi bisa menggunakan APBN-P 2014 dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2014, dengan postur yang lebih baik,” Demikian disampaikan Wakil Ketua Banggar DPR RI Tamsil Linrung di kompleks gedung DPR RI, Kamis (19/06).

Banggar DPR RI tidak menyepakati proposal RAPBN-P 2014 dari pemerintah yang menghendaki penghematan anggaran sebesar Rp.100 triliun, dikhawatirkan menganggu proses pembangunan yang terkait dengan belanja modal khususnya pembangunan infrastruktur. “Kami tidak sepakat dengan rencana penghematan sebesar Rp.100 triliun, karena akan  mengganggu proses pembangunan yang terkait dengan belanja modal khususnya pembangunan infrastruktur, akhirnya disepakati pemotongan anggaran hanya dilakukan sebesar Rp.43,025 trilliun,” ujar Tamsil.

Tamsil menjelaskan, Banggar DPR RI bersama pemerintah menyepakati subsidi energi (BBM dan listrik) dipangkas hingga Rp. 41,8 trilliun, yang semula direncanakan sebesar Rp. 392 trilliun menjadi Rp. 351 trilliun dengan volume BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 48 Juta kiloliter. Selain itu, disepakati juga perubahan pendapatan negara yang berasal dari  penerimaan pajak dan cukai sebesar yang semula direncanakan sebesar Rp. 1232,1 menjadi Rp. 1246,1 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 13,9 trilliun.

Seperti diketahui sebelumnya,  terdapat tiga alasan perubahan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, masih terjadi perlambatan pemulihan ekonomi global yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia termasuk Indonesia. 

Kedua,  nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah, bahkan tercatat sebagai kondisi rupiah terlemah dalam 14 tahun terakhir. 

Ketiga, kemungkinan tidak tercapainya lifting minyak dari 870 barrel per hari dalam APBN 2014 menjadi 818 barrel per hari dalam APBNP 2014. Akumulasi dari kondisi tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya defisit anggaran yang bisa melebihi ambang batas yang diizinkan oleh UU sebesar 3% dari PDB.