PKSDEPOK (13/2) - Anggota komisi II, Saduddin, yang akrab dipanggil Saad, menilai terlalu kecil alokasi anggaran sebesar Rp 210 Milyar yang dimiliki Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk pembangunan wilayah perbatasan mengingat banyaknya permasalahan yang ada di wilayah tersebut.
“Terlalu kecil alokasi anggaran yang ada, mengingat banyak permasalahan yang muncul, “ujar Saad, yang disampaikannya di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (11/2). .
Saad juga mengingatkan bahwa pengelolaan perbatasan Negara merupakan program/agenda strategis (Nawa Cita) Presiden Jokowi, yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan”. Apabila itu menjadi agenda strategis hendaknya mendapatkan porsi anggaran yang memadai.
Walaupun demikian, lanjut Saad, dirinya menyambut baik upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dalam pengelolaan batas wilayah Negara dan pembangunan kawasan perbatasan sebagai rencana aksi pegelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan tahun 2015 dengan menyiapkan alokasi anggaran senilai Rp 9,5 Trilyun.
Menurutnya, anggaran tersebut akan digelontorkan melalui 21 Kementerian/LPNK yang ditujukan untuk pembangunan jalan, jembatan, pemukiman, irigasi, pembangunan/peningkatan bandara perintis, pembangunan Base Tower Station (BTS), pembangunan PLTD dan PLTS, pembangunan pos perbatasan, pelayanan kesehatan dasar, pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan dasar dan menengah, pembangunan sarpras pendidikan agama, peralatan pertanian, pembangunan pasar tradisional, pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan, sarpras ketenagakerjaan, pembangunan kantor Polsek, pengadaan drone dan pembangunan kantor desa dan kecamatan.
Akan tetapi, tambah Saad, hendaknya ada koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, program/kegiatan di 21 kementerian/LPNK dengan BNPP, sebagai lembaga yang menyusun kebijakan, regulasi, pedoman dan instrument kerja dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan perbatasan Negara.
“Program/kegiatan di 21 kementerian/LPNK, hendaknya ada koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan BNPP supaya program/kegiatan tersebut tepat sasaran, “papar Saad, yang juga politisi PKS ini.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yang sekaligus merangkap sebagai ketua BNPP, Tjahyo Kumolo, menjabarkan bahwa dalam APBN 2015 pagu anggaran BNPP sebesar Rp 210 Milyar yang akan diprioritaskan pada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), terutama 187 kecamatan lokasi priorotas (Lokpri) di 41 kabupaten/kota pada 13 provinsi yang memiliki kawasan perbatasan Negara. Hal ini disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisi II DPR, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (2/2). [CCM]
Comments
Post a Comment