PKSDEPOK - Seiring perjalanan waktu, kota Depok terus mengalami perkembangan yang pesat di berbagai sektor. Posisi kota Depok yang strategis dan bertetangga dengan ibukota Jakarta, menjadikannya sebagai daerah yang memiliki nilai sosial ekonomis yang tinggi. Bahkan Depok juga mempunyai nilai politis yang signifikan. Contoh nyatanya adalah pada masa pemilihan walikota Depok 5 tahun lalu yang sedikit banyak melibatkan intervensi dari elit-elit parpol besar tingkat nasional. Dari sisi keamanan pun kota Depok dianggap strategis karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Jakarta, Tangerang, dan Bogor.
Selama kurang lebih berjalan lima tahun duet kepemimpinan Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Shomad, banyak agenda besar yang harus dikerjakan dan dituntaskan. Ada 8 (delapan) program pasangan yang di jalankan oleh Nur-Idris (yang lebih dikenal dengan sebutan Nur-Berkhidmad). Beberapa diantaranya adalah gratis pendidikan SD, SMP, dan SMA negeri; tersedianya minimal 1 (satu) SMA/SMK negeri per kecamatan; gratis rawat pasien DBD di kelas III RSUD dan pelayanan puskesmas 24 jam; santunan kematian sebesar Rp 2 juta; dan betonisasi jalan lingkungan. Program-program tersebut bukanlah suatu utopia (khayalan) yang mustahil untuk diwujudkan dan tentunya telah melewati berbagai pertimbangan dan perencanaan yang matang, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
Program-program tersebut tidak akan bisa dituntaskan oleh Nur-Idris dan jajaran birokrasinya semata. Dibutuhkan semangat kebersamaan dan kekompakan semua pihak dan pemangku kepentingan (stake holder) yang saling bersinergi sehingga visi menuju masyarakat Depok yang maju dan sejahtera dapat terwujud. Terciptanya koordinasi dan kerjasama yang solid antara pihak eksekutif (Pemkot Depok) dan legislatif (DPRD Depok) yang didukung oleh seluruh elemen terkait, termasuk warga masyarakat, menjadi sebuah keniscayaan agar agenda-agenda pembangunan daerah bisa dijalankan. Sekarang bukan saatnya lagi mempersoalkan dan memperuncing hal-hal yang sebenarnya masih bisa dikompromikan.
Kita harus (rela) melepaskan primordialisme sempit yang menjadi sekat-sekat penghalang untuk bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Perbedaan asal-usul, suku, warna kulit (ras), budaya, agama dan kepercayaan, status sosial ekonomi serta afiliasi politik bukanlah alasan untuk tidak bisa merajut kebersamaan dan sinergi membangun kota tercinta ini. Dari sekian banyak perbedaan itu pastilah ada persamaan-persamaan titik temu (interseksi) yang bisa dijadikan dasar pijakan untuk membentuk kohesi sosial budaya yang kuat. Nampaknya, semboyan "Depok for All" (Depok untuk Semua) dan "All for Depok" (Semua untuk Depok) bisa menjadi api spirit untuk mewujudkan cita-cita bersama itu. Itulah harapan kita semua warga Depok. Akhirnya, penulis mengajak kita semua untuk bergandeng tangan dan bahu-membahu demi kota Depok tercinta. Semoga! (Ro/ccm)
sumber : Hamdi - "Depok untuk Semua, Semua untuk Depok"
Selama kurang lebih berjalan lima tahun duet kepemimpinan Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Shomad, banyak agenda besar yang harus dikerjakan dan dituntaskan. Ada 8 (delapan) program pasangan yang di jalankan oleh Nur-Idris (yang lebih dikenal dengan sebutan Nur-Berkhidmad). Beberapa diantaranya adalah gratis pendidikan SD, SMP, dan SMA negeri; tersedianya minimal 1 (satu) SMA/SMK negeri per kecamatan; gratis rawat pasien DBD di kelas III RSUD dan pelayanan puskesmas 24 jam; santunan kematian sebesar Rp 2 juta; dan betonisasi jalan lingkungan. Program-program tersebut bukanlah suatu utopia (khayalan) yang mustahil untuk diwujudkan dan tentunya telah melewati berbagai pertimbangan dan perencanaan yang matang, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
Program-program tersebut tidak akan bisa dituntaskan oleh Nur-Idris dan jajaran birokrasinya semata. Dibutuhkan semangat kebersamaan dan kekompakan semua pihak dan pemangku kepentingan (stake holder) yang saling bersinergi sehingga visi menuju masyarakat Depok yang maju dan sejahtera dapat terwujud. Terciptanya koordinasi dan kerjasama yang solid antara pihak eksekutif (Pemkot Depok) dan legislatif (DPRD Depok) yang didukung oleh seluruh elemen terkait, termasuk warga masyarakat, menjadi sebuah keniscayaan agar agenda-agenda pembangunan daerah bisa dijalankan. Sekarang bukan saatnya lagi mempersoalkan dan memperuncing hal-hal yang sebenarnya masih bisa dikompromikan.
Kita harus (rela) melepaskan primordialisme sempit yang menjadi sekat-sekat penghalang untuk bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Perbedaan asal-usul, suku, warna kulit (ras), budaya, agama dan kepercayaan, status sosial ekonomi serta afiliasi politik bukanlah alasan untuk tidak bisa merajut kebersamaan dan sinergi membangun kota tercinta ini. Dari sekian banyak perbedaan itu pastilah ada persamaan-persamaan titik temu (interseksi) yang bisa dijadikan dasar pijakan untuk membentuk kohesi sosial budaya yang kuat. Nampaknya, semboyan "Depok for All" (Depok untuk Semua) dan "All for Depok" (Semua untuk Depok) bisa menjadi api spirit untuk mewujudkan cita-cita bersama itu. Itulah harapan kita semua warga Depok. Akhirnya, penulis mengajak kita semua untuk bergandeng tangan dan bahu-membahu demi kota Depok tercinta. Semoga! (Ro/ccm)
sumber : Hamdi - "Depok untuk Semua, Semua untuk Depok"
Comments
Post a Comment